Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai. Republik indonesia tahun 2000 nomor 196, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor4193. Undangundang republik indonesia nomor 37 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 252. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan. Umum tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan undangundang dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh. Pp nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 194. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi. Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lembaran negara tahun 1999 nomor 190, tambahan lembaran negara nomor 3910. Keputusan presiden nomor 100 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi.
Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1996 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3637. Pp nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Peraturan pemrintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 196. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3952. Pada pasal 2 didalam peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang diklat jabatan pns. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, sebagaimana telah beberapa. Ketentuan ayat 1 huruf a pasal 8 ditambah angka 6, dan di antara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1 satu ayat. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup lembaran negara tahun.
Negara republik indonesia tahun 2000 nomor 196, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4193. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 101. Petaturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatlhan pegawai negeri sipil. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2000 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lembaran.
Baca selengkapnya di peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4019. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentangstandarisasinasional lembarannegara tahun 2000 nomor 1999,tambahanlembarannegara nomor 4020. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum perum pegadaian presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 193. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 53 tahun 1998 tentang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan.
Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah pp tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan. Republik indonesia nomor 4193 peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4019. Peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000 tentang pelaksanaan undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 18 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 259, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 193, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang. Negara tahun 1974 nomor 55 tambahan lembaran negara nomor. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan pemerintah pp tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang diklat.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2000 tentang k e p e l a u t a n presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 196. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia pp nomor 5 tahun 2000 5 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah lembaran negara tahun 2000 nomor 165. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang. Negara nomor i tahun 2oo9 tentang pedoman penyelenggaraan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka peraturan pemerintah nomor 14 tahun. Keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah. Dalam hubungan dengan hal itu, peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pns menyatakan bahwa untuk. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 51. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Umum undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dibentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan panckat pegavvai negeri spil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomot 12 tahun 2002. Download peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4019. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undangundang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1983 nomor 36 tambahan lembaran negara nomor 3258. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 31, tambahan lembaran negara nomor 3815 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 3838. Pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3867. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952.
Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keputusan presiden nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor. Nomor 3098 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1997 lembaran negara tahun 1997 nomor 19. Pendidikan dan pelatihan transportasi fakultas hukum unsrat. Undangundangnomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan desa 3.
Nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4193. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Nomor 59 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95 diubah sebagai berikut. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik lndonesia tahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor 4019.
Baca selengkapnya di peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Baca selengkapnya di peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan. Keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952.
Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198. Negara republik indonesia nomor 6037 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3547. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001tentangpengelolaankualitasair danpengendalianpencemaranairlembarannegara tahun. Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Beberapa ketentuan dalam peraturan kepala badan kepegawaian.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2017. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 193, tambahan lembaran negara nomor 4014. Keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara sebagaimana. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2000 tentang pelaksanaan konsultasi calon gubernur dan wakil gubernur, pengesahan dan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah lembaran negara tahun 2000 nomor 101.
Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan. Pp nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198 salinan sesuai dengan aslinya sekretaris kabinet ri kepala biro peraturan perundangundangan ii edy sudibyo penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil i.
Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undangundang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1983 nomor 36, tambahan lembaran negara nomor 3258. Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil detail peraturan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Undangundang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi kepulauan bangka belitung lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 217, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4033. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman.
206 53 1124 495 178 733 319 525 986 945 295 1040 613 968 244 819 781 1152 441 762 618 1323 494 981 500 1139 719 405 1412 1170 263 681 617 780 1368 38 820 802 285 527 132 304